Oleh: Isna Purnama, S.Pd (Pemerhati Masalah Politik dan Sosial)
Penolakan terhadap keinginan pemerintah untuk memindahkan ibukota ke Kabupaten Penajam Paser Utara mengemuka. Penolakan itu berasal dari DPD Lembaga Adat Paser (LAP), yang menyampaikan aspirasi penolakan mereka kepada pemerintah pusat. Tuntutan penolakan itu disuarakan lantaran tidak dilibatkan dalam rencana pemindahan ibu kota negara. Seluruh tuntutan tokoh adat Paser berkaitan IKN diakomodir oleh pemkab PPU untuk diteruskan ke berbagai pihak, terutama ke pansus RUU IKN. https://kaltim.prokal.co/read/news/394199-batalkan-demo-dan-kirim-wakil-masyarakat-adat-sampaikan-aspirasi-ke-pusat.html
Penolakan juga datang dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim yang mengeluarkan pernyataan, mendesak pemerintah pusat agar membatalkan mega proyek IKN baru.
“Alihkan anggaran mega proyek tersebut ke program layanan publik seperti kesehatan, pendidikan serta membuka lapangan kerja. Buka ruang jajak pendapat atau referendum tentang rencana pemindahan ibu kota baru. Tidak hanya melibatkan warga tuan rumah (Kaltim) namun juga warga Jakarta serta seluruh Indonesia,” kata Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang.
Jatam Kaltim mendesak pemerintah pusat untuk memulihkan krisis yang terjadi di Kaltim dan Jakarta. Landasan desakan itu dengan alasan keputusan ini terburu-buru, cenderung dipaksakan dan tidak partisipatif, Jatam Kaltim, menganggap keputusan IKN ini tidak ilmiah. Langsung diputuskan tanpa ada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Anggaran yang digunakan seharusnya lebih tepat diarahkan ke layanan dasar rakyat. Problem krisis ekonomi, pengangguran, akses kesehatan yang tidak merata. https://presisi.co/read/2019/12/17/318/jaringan-sipil-tolak-perpindahan-ikn-ke-kaltim-ibu-kota-baru-untuk-siapa
Sementara itu, Fraksi PKS DPR RI makin bulat menolak rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) menyusul banjir yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin menyampaikan bahwa wilayah IKN secara ilmiah sebagian besar tersusun atas batu lempung dengan sisipan batu pasir yang tidak dapat menyimpan dan mengalirkan air. Kondisi geologis tersebut menyebabkan run off/ air permukaan menjadi besar. Kedepannya banjir di daerah tersebut akan semakin besar. https://www.rmoljabar.id/penajam-paser-utara-banjir-lagi-pks-makin-bulat-tolak-ikn
Mega proyek pindah IKN ini sedari awal perencanaannya menuai kontroversi, dari yang pro dan yang kontra. Pembiayaannya yang besar ditambah kondisi keuangan negara yang sulit membuat banyak pihak berharap proyek ini dihentikan terlebih dahulu. Menunggu negara selesai menangani pandemi dan keluar dari keterpurukan ekonomi. Ternyata Proyek ini diperkirakan akan memakan biaya sekitar Rp500 triliun, yang pembiayaannya akan dilakukan melalui skema APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan melalui pihak swasta (80%). Secara rinci, APBN akan membiayai Rp 91,29 triliun dan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) Rp 252,46 triliun. Adapun pendanaan dari Badan Usaha ditargetkan Rp 123,23 triliun.
Keterlibatan Asing dalam Mega Proyek IKN Baru
Pemerintah Indonesia mendapuk tiga sosok asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Tugasnya memberikan arahan dan diharapkan keterlibatan mereka dapat meningkatkan kepercayaan di antara para investor untuk berinvestasi di ibu kota baru ini. Mereka adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed (MBZ), mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan CEO Softbank Masayoshi Son. Tentu bukan tanpa alasan kenapa mereka di pilih.
Mohamed bin Zayed memiliki pengalaman saat membangun kota Masdar di Abu Dhabi. Kota ini mendapat reputasi baik dari dunia karena dianggap kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Indonesia telah mengawali kerjasama bilateral dengan Abu Dhabi. Sebanyak 16 kesepakatan ditandatangani. Terdiri dari 5 perjanjian antar pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme. 11 perjanjian bisnis di bidang energi, migas, Petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset. Estimasi total dari investasi kerjasama tersebut mencapai US$22,89 miliar atau sekitar Rp 314,9 triliun.
Masayoshi, dikenal memiliki reputasi baik di bidang teknologi dan keuangan. Pria terkaya di Jepang ini telah menawarkan investasi senilai US$30 miliar-US$40 miliar untuk pembangunan ibu kota baru. Sementara Tony Blair, dianggap memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Dengan posisinya sekarang sebagai konsultan bisnis Mubadalah, Sovereign Wealth Find (SWF) pengelola dana abadi yang bermarkas di Abu Dhabi Emirat Arab yang memiliki investasi di berbagai belahan dunia, dari Vietnam, Serbia, Colombia, Asia Tengah hingga Afrika Barat.
Presiden Jokowi juga telah menerima kunjungan delegasi US International Development Finance Corporation (IDFC), pimpinan Adam S. Boehler yang menyampaikan komitmen investasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung Indonesia dalam berbagai sektor seperti teknologi, infrastruktur, energi dan kesehatan.
Ibukota belum berdiri, aroma asing sudah terasa dibaliknya. Dengan memberi jalan investor menguasai proyek-proyek IKN baru, maka independensi negara dalam membuat kebijakan akan terganggu. Psikologi negara berutang, maka akan mengikuti arahan dari pemberi modal. Ibukota negara tidak hanya sebuah tata kota dan pelayanan negara yang baik, tetapi sebagai simbol dari kekuatan negara. Apalagi pihak asing ini akan ikut membangun Gedung-gedung yang sangat strategis terkait dengan pertahanan dan keamanan negara. Negara yang tak fokus mengabdi pada kepentingan rakyat, tapi justru membuka jalan lebar-lebar bagi para korporate untuk menguasai hajat hidup rakyat.
Penjajahan asing begitu nyata. Kehidupan dikuasai oleh sistem kapitalisme dalam semua lini, ketergantungan pada utang dan investasi asing, dibarengi dengan sihir dan mantra ‘hidup damai’, ‘menjadi bagian masyarakat dunia’ dan lainnya begitu kokoh diyakini. Kesemuanya ini menjadi tantangan untuk menyadarkan tokoh dan umat dari keterlenaan rasa nyaman hidup dalam sistem kehidupannya bangsa penjajah. Bahwasanya melanjutkan mega proyek internasional IKN baru sama dengan membiarkan negeri tercinta ini semakin dijajah asing.
Membangun Ibukota Baru Tanpa Intervensi Asing
Menurut pandangan Islam, Ibukota negara merupakan daerah yang sangat penting. Karena kedudukan dan seluruh aktivitas kenegaraan akan terpusat di sini. Termasuk perjanjian antar negara lain pun yang akan dilakukan oleh Negara. Tak hanya sisi strategis secara ekonomi yang menjadi pertimbangan, namun juga politik dan pertahanan keamanan. Ibukota merupakan representatif posisi negara di mata dunia.
Uniknya walaupun pernah beberapa kali pindah ibu kota, Kekhilafahan Islam tetap menjadi adidaya hingga 13 abad. Sejarah peradaban Islam mencatat sedikitnya empat kali perpindahan ibukota negara. Pertama, dari Madinah ke Damaskus. Kedua, Damaskus ke Baghdad. Ketiga, Baghdad ke Kairo. Terakhir, dari Kairo ke Istambul.
Dari empat kali pindah ini, hanya Baghdad yang merupakan kota baru. Ada tiga modal dasar kota Baghdad sebagai pusat khilafah. Modal dasar kota ini adalah lokasinya yang strategis dan memberikan kontrol atas rute perdagangan sepanjang sungai Tigris ke laut dan dari Timur Tengah ke Asia. Tersedianya air sepanjang tahun dan iklimnya yang kering juga membuat kota ini lebih beruntung daripada ibukota khilafah sebelumnya yakni Madinah atau Damaskus.
Namun modal dasar tadi tentu tak akan efektif tanpa perencanaan yang luar biasa. Empat tahun sebelum dibangun, tahun 758 M al-Mansur mengumpulkan para surveyor, insinyur dan arsitek dari seluruh dunia untuk datang dan membuat perencanaan kota. Lebih dari 100.000 pekerja konstruksi datang untuk mensurvei rencana-rencana, banyak dari mereka disebar dan diberi gaji untuk langsung memulai pembangunan kota.
Kota dibangun dalam dua semi-lingkaran dengan diameter sekitar 19 kilometer. Setiap bagian kota yang direncanakan untuk jumlah penduduk tertentu dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah juga tidak ketinggalan. Sebagian besar warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta untuk menuntut ilmu atau bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar.
Negara dengan tegas mengatur kepemilikan tanah berdasarkan syariat Islam. Tanah pribadi yang ditelantarkan lebih dari tiga tahun akan ditarik kembali oleh negara, sehingga selalu tersedia dengan cukup tanah-tanah yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum.
Namun perencanaan kota juga memperhatikan aspek pertahanan terhadap ancaman serangan. Ada empat benteng yang mengelilingi Baghdad, masing-masing diberi nama Kufah, Basrah, Khurasan dan Damaskus, sesuai dengan arah gerbang untuk perjalanan menuju kota-kota tersebut. Setiap gerbang memiliki pintu rangkap yang terbuat dari besi tebal, yang memerlukan beberapa lelaki dewasa untuk membukanya.
Pembangunan ibukota dalam sistem khilafah dalam rangka memudahkan aktivitas manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia sesuai dengan standar. Arsitektur kota yang megah sebagai perlambang keagungan Negara Khilafah hingga memberikan rasa gentar pada musuh-musuh Islam.
Sungguh Allah SWT telah melarang kaum muslimin memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai/menjajah orang-orang beriman. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS An-Nisa ayat 141: “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.”
Ayat ini merupakan dalil yang tegas menunjukkan keharaman memberikan jalan kepada pihak asing dalam menyelesaikan urusan kaum mukminin. Keharaman tersebut semakin jelas dalam bentuk larangan keras menjadikan kaum kafir sebagai bithanah (pembantu), pemimpin, teman dekat apalagi hingga menjajah kaum muslim. Wallahu a’lam bis-showab.
