Oleh : Tatik Utomo
(Pemerhati Sosial)
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penundaan pemilihan umum (pemilu) merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi. Ia memandang, wacana tersebut digulirkan oleh pihak-pihak yang takut kehilangan kekuasaan.
“Ada mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kehilangan kekuasaan. Negeri kita mau dibawa ke mana kalau diisi, diawaki, dipimpin oleh orang-orang seperti itu?” ujar AHY lewat keterangan tertulisnya, Ahad (27/2).
Menurut dia, demokrasi Indonesia harusnya tetap dijaga dengan sesuatu yang produktif. Bukan malah mengusulkan menunda pemilu dengan berbagai alasan yang dinilainya tak logis.https://republika.co.id/berita/r7ycyd384/wacana-pemilu-ditunda-ahy-ada-yang-takut-kehilangan-kekuasaan
Sejumlah partai politik yang masuk ke dalam lingkaran koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan sinyal dukungan perpanjangan masa jabatan presiden. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai, partai-partai yang mendukung usulan itu sudah terasa nyaman atas pembagian kekuasaan selama pemerintahan Jokowi berlangsung.
“Dari pernyataan ketua-ketua partai baik Golkar, PAN, PKB dalam menyampaikan upaya-upaya perpanjangan masa jabatan ini adalah terlalu nyaman di dalam lingkaran kekuasaan bagi partai-partai ini,” kata Feri dalam diskusi bertajuk Tolak Penundaan Pemilu 2024 secara daring, Sabtu (26/2/2022).
Sehingga deretan partai yang mendukung usulan tersebut lebih memilih Jokowi melanjutkan kepemimpinannya ketimbang harus menyesuaikan diri lagi pada pemimpin selanjutnya.https://www.suara.com/news/2022/02/26/221328/beberapa-parpol-pendukung-jokowi-usul-pemilu-2024-diundur-pakar-sudah-kepalang-nikmati-rempah-rempah-kekuasaan
Sejumlah petinggi partai politik menggulirkan wacana penundaan pemilu 2024 agar momentum perbaikan ekonomi tidak terjadi stagnasi usai pandemi menghajar tanah air dua tahun terakhir.
Gagasan penundaan pemilu 2024 pertama kali mengemuka sejak awal januari 2022. Hal ini pertama kali diungkap menteri investasi , Bahlil Lahaladia.
Mengutip dari sebuah survei dimana tingkat kepuasan terhadap presiden Joko Widodo mencapai 70% dan menggabungkannya dengan harapan dari para pengusaha. Menurutnya penundaan pemilu akan memberikan stabilitas yang dibutuhkan oleh para pengusaha.
“Demikian juga dilihat dari pernyataan ketua-ketua partai baik Golkar, PAN, PKB dalam menyampaikan upaya-upaya perpanjangan masa jabatan ini adalah terlalu nyaman di dalam lingkaran kekuasaan bagi partai-partai ini” kata Feri Amsari dalam diskusi bertajuk tolak penundaan pemilu 2024 secara daring sabtu (26/02/2022)
Meskipun dengan alasan agar focus perbaikan ekonomi dikemukakan, namun banyak pengamat menyorot wacana ini digulirkan elit partai bukan demi kemaslahatan publik tapi demi memperpanjang masa jabatan yang sudah nyata-nyata memberikan keuntungan pada mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan.
Penundaan pemilu 2024 juga akan memberikan mereka tambahan waktu untuk menyiapkan diri kembali untuk ikut berkontestasi demi kursi kekuasaan selanjutnya. Siapapun orangnya jika telah terjun dalam lingkaran kekuasaan maka dipastikan mereka akan berupaya dengan segala cara agar kekuasaan dan segala kemudahan yang mereka peroleh harus mereka pertahankan lebih lama.
Sementara itu dari pihak oposisi menolak wacana tersebut karena tidak ingin kehilangan kesempatan meraih kursi disaat elektabilitas mereka sedang tinggi. Demikianlah sebenarnya watak para elit partai baik yang pro maupun yang kontra dengan adanya wacana penundaan pemilu 2024 ini, disatu pihak tidak ingin kehilangan kekuasaan dengan segala kenikmatannya dan disatu pihak lagi mereka yang kontra juga hanya berpikir untuk mendapatkan kekuasaan dengan segala kemudahan yang mengikutinya.
Demikianlah yang sebenarnya terjadi di lingkaran para elit partai baik yang saat ini berkuasa maupun partai-partai oposisi, mereka tidak akan benar-benar memikirkan nasib rakyat yang seharusnya menjadi urusan mereka. Mereka hanya akan akan memberikan janji-janji yang manis saat dalam kontestasi pemilihan namun saat kekuasaan ada di tangan, mereka hanya akan mengejar maslahat pribadi dan juga segelintir kelompok dari kalangan mereka.
Sementara kemaslahatan rakyat kecil yang memberikan dukungan pada mereka saat pemilu hanya akan menjadi janji yang tak akan pernah terealisasi. Padahal seharusnya mereka lebih mengutamakan kepentingan rakyat yang telah memberikan suaranya pada mereka, tapi setelah tujuan pada kekuasaan tercapai maka urusan rakyat tidaklah lebih penting dari urusan pribadi dan kelompoknya.
Prioritas saat berada pada tampuk kekuasaan adalah bagaimana dalam setiap aktifitas politik mereka akan mendapatkan pundi-pundi rupiah dan juga segala macam kemewahan yang seharusnya menjadi hak rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bahkan yang lebih menyedihkan lagi mereka akan meminta dilayani layaknya penguasa. Padahal saat mereka berkuasa dan punya kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyatnya, kepentingan rakyat bukanlah prioritas yang harus mereka perjuangkan kecuali sebagian kecil saja.
Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan system yang berasal dari Islam dimana negara diatur berdasarkan syariah Islam yang bersumber pada Al-quran dan sunah, dalam system Islam para penguasa memposisikan diri mereka sebagai pelayan dari rakyat yang dipimpinnya. Dalam system Islam para elit penguasa menyadari bahwa kekuasaan yang mereka miliki merupakan amanah yang akan dimintai pertanggung jawaban, sehingga mereka hanya menjadikan kekuasaan mereka untuk melayani kepentingan dan urusan rakyatnya.
Hanya dengan system Islam rakyat akan mendapatkan hak-haknya untuk dilayani dan diberikan pelayanan yang terbaik, tanpa memandang status sosial baik mereka kaya atau miskin. Di dalam negeri yang menjalankan roda pemerintahan berdasarkan syariah Islam segala kegiatan yang berbau politis adalah perjuangan untuk semua kemaslahatan rakyatnya tanpa pandang bulu baik itu mislim maupun non muslim, semua akan mendapat hak yang sama untuk dilayani segala urusannya oleh penguasa.
Wallahu ‘alam bishowab
