Ironi di Parepare: Program Makan Bergizi Gratis Ditolak, Gizi Anak Jadi Taruhan Akibat Perjanjian Eksklusif

Parepare – Di Kota Parepare, sebuah ironi mencuat ke permukaan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi peserta didik, justru terhambat. Beberapa sekolah di kota ini menolak implementasi program tersebut bukan karena masalah dana atau infrastruktur, melainkan karena terikat “perjanjian eksklusif” dengan calon mitra penyedia makanan yang bahkan belum beroperasi.

Sumber internal sekolah yang enggan disebutkan namanya karena khawatir akan konsekuensi mengungkapkan bahwa penolakan ini didasari oleh komunikasi yang telah terjalin dengan penyedia dapur lain. “Tabe’ Dinda, saya tidak bisa kalau tidak ada persetujuan dari dapur ini. Hubungi dulu pengelolanya,” ujarnya, mengindikasikan adanya tekanan atau kepentingan tertentu di balik layar.

Penolakan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Andi dari lembaga investigasi BAPAN RI menyatakan kekecewaannya, “Program makan bergizi ini sangat penting untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan nutrisi yang cukup. Jangan sampai hak mereka dikorbankan hanya karena masalah kepentingan mitra lain.”

Kadis Dinas Pendidikan Kota Parepare, Makmur S.Pd, M.M, melalui pesan singkat WhatsApp menyatakan bahwa sekolah yang dimaksud telah beberapa kali bertemu dengan pengelola MBG lain dan sedang dalam tahap persiapan. Makmur juga menyatakan akan segera melakukan koordinasi dan meninjau kembali semua perjanjian yang ada. “Tabe pak, Program Makan Bergizi Gratis diatur oleh Badan Gizi Nasional, Dinas Pendidikan hanya mengurusi siswa sebagai penerima manfaat,” tulisnya. Namun, janji ini belum meredakan kekhawatiran publik.

Rusdianto dari LBH Ansor, seorang ahli hukum di Parepare, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan intervensi jika kesepakatan yang ada menghalangi pelaksanaan program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. “Perjanjian bisa saja dinegosiasi ulang atau bahkan dibatalkan jika terbukti merugikan kepentingan publik, apalagi dapur tersebut belum berjalan,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa pemerintah daerah berfungsi mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Muncul pertanyaan besar: mengapa sekolah-sekolah ini lebih memilih mempertahankan perjanjian dengan mitra yang belum jelas daripada menerima program MBG yang jelas-jelas memberikan manfaat bagi siswa? Apakah ada praktik rente atau konflik kepentingan yang tersembunyi di balik penolakan ini?

Kasus di Parepare ini mencerminkan masalah yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Kepentingan kelompok atau individu tertentu seringkali lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat luas. Program-program yang seharusnya menjadi hak rakyat justru menjadi ajang perebutan kekuasaan dan sumber keuntungan bagi segelintir orang.

Pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional, diharapkan segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Program MBG adalah program prioritas Presiden Republik Indonesia, dan tidak boleh ada unsur politik atau kepentingan pribadi yang menghalangi pelaksanaannya.

Masyarakat Parepare menanti tindakan nyata dari pemerintah. Nasib gizi anak-anak mereka, generasi penerus bangsa, berada di ujung tanduk. Apakah pemerintah berani mengambil risiko untuk membela kepentingan rakyat, ataukah mereka akan tunduk pada tekanan kelompok kepentingan yang hanya peduli pada keuntungan pribadi? Waktu akan menjawab.