Makassar – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan (Sulsel), Fatmawati Rusdi, membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota se-Sulsel Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (8/5/2025).
Fatmawati menegaskan bahwa stunting masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua instansi saja, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi.
“Stunting bukan hanya soal tumbuh kembang fisik anak, tapi berdampak pada kualitas sumber daya manusia ke depan. Ini adalah pekerjaan besar yang harus dikerjakan bersama, secara lintas sektor,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga dalam menangani stunting, mengingat masih banyak daerah yang belum memahami sektor utama (leading sector) dalam upaya percepatan penurunan stunting serta peran TPPS.
“Bukan hanya Dinas Kesehatan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan yang terlibat, tetapi ada setidaknya 14 dinas dan lembaga, termasuk BKKBN, BPOM, dan Kemenag, yang harus berkolaborasi,” jelasnya.
Fatmawati juga mengapresiasi peran aktif Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam mendukung penanganan stunting. Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Sulsel memberikan bantuan kepada 10 daerah dengan angka stunting tertinggi pada peringatan Hari Kartini pekan lalu.
Dalam kesempatan itu, Fatmawati menyinggung keberhasilan Kabupaten Takalar yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Ia berharap strategi yang diterapkan Takalar dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Yang terpenting adalah tidak berhenti di angka. Saya ingin, bila survei selanjutnya keluar, angka stunting di Sulsel sudah satu digit. Saya yakin dan percaya, selama semangat itu ada, kita bisa wujudkan penurunan stunting yang nyata,” tegasnya.
