Fatmawati Rusdi Pimpin Rakor TPPS Se-Sulsel, Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tekan Stunting

Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi pimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota se-Sulsel TA 2025, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (8/5/2025). (Foto: Humas Diskominfo SP Sulsel/ Ist.)

Berdasarkan Data SSGI 2023 menunjukkan prevalensi stunting di Sulsel mencapai 27,4%, sedangkan 2022 berada diangka 27,2%. Terbaru, SSGI 2024 turun signifikan dari 27,4% menjadi 23,3%.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah strategis antar daerah dalam percepatan penurunan stunting.

Dalam rapat koordinasi, Wagub Sulsel selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulsel melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap aksi percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota.

Baca Juga  Pusat Studi Perubahan Iklim LPPM Unhas Gelar Curah Pendapat Bahas Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Makassar

Evaluasi diawali dengan pemaparan dari sejumlah kabupaten yang masih memiliki angka prevalensi stunting tergolong tinggi, seperti Jeneponto, Enrekang, Takalar, Maros, dan Tana Toraja. Masing-masing daerah menyampaikan identifikasi masalah yang dihadapi, termasuk tantangan dalam implementasi program percepatan penurunan stunting.

Baca Juga  3 Paslon Pilkada Bone Belum Penuhi Syarat

Selain itu, beberapa kabupaten dengan prevalensi stunting rendah, seperti Barru, Bone, dan Selayar, turut memaparkan praktik baik yang telah diterapkan, sehingga dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam upaya penurunan angka stunting.

Wagub mendorong agar kabupaten/kota dengan angka stunting dua digit segera melakukan strategi optimal agar bisa mencapai satu digit.

Baca Juga  Pj Gubernur Prof Zudan Lantik 24 Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov Sulsel

Rapat dihadiri oleh sejumlah Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Sulsel, Ketua TPPS kabupaten/kota, Dinas P3A Dalduk KB Sulsel, serta perwakilan dari BKKBN, BPOM, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan sejumlah perangkat daerah terkait lainnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *