Sulsel.99news.id, POLMAN – Puluhan Mahasiswa Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Institut Agama Islam Darud Da’wah (PK PMII IAI DDI) menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Polewali Mandar, Senin (28/10/2024).
Para pendemo berharap Pj Bupati mendengar tuntutannya. Tuntutan mereka antara lain, soal pengelolaan sampah, penanganan defisit anggaran, penegakan kode etik terhadap oknum PPPK yang terlibat skandal sampai divonis pidana dan pengadaan baju Petugas Ketertiban TPS (Gastib) siluman.
Dari isi orasinya, mereka prihatin soal kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Salah satu mahasiswa menyampaikan harapannya, agar dalam aksinya tersebut suara mereka dapat didengar.
“Kami adalah suara rakyat!. Kami ingin Pj Bupati mendengarkan keluhan kami!,” seru salah satu mahasiswa dengan nada lantang.
Terlihat juga sejumlah petugas keamanan dikerahkan untuk memantau jalannya aksi. Dan selama aksi berlangsung mereka tetap menjaga ketertiban dan kondusif.
Selanjutnya, beberapa mahasiswa meneruskan dialog dengan perwakilan Pj Bupati, dan berharap bisa menjalin komunikasi yang konstruktif.
Namun, kekecewaan muncul ketika merasa tuntutan mereka tidak mendapat respon. Padahal aksi tersebut menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk menunjukkan bentuk kepedulian terhadap nasib daerahnya, dengan harapan untuk mendorong perubahan.
“Tidak ada respon dan kejelasan,” beber beberapa mahasiswa.
Para pendemo berharap Pj Bupati dapat lebih responsif dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Suasana aksi semakin tegang, ketika sejumlah massa pendemo menuntut agar Pj Bupati keluar dan memberikan jawaban atas desakan mereka.
Lebih lanjut soal tuntutan, mereka meminta kinerja Pj Bupati untuk dievaluasi, karena dinilai selama menjabat dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah malah justu memperkeruh situasi.
Selain itu, adapun tuntutan yang lain diantaranya persoalan sampah yang sampai hari ini belum juga ada kejelasan, juga persoalan anggaran Kabupaten Polewali Mandar yang tengah dilanda defisit.
Soal kebijakan terhadap oknum ASN P3K yang terlibat skandal juga sampai saat ini belum ditanggapi oleh Pj Bupati, padahal kasus tersebut telah dinyatakan bersalah dan terbukti melanggar kode etik oleh pengadilan.
Terakhir, soal pengadaan baju Gastib yang seolah-olah dijadikan sebagai tempat untuk merenggut keuntungan.
Koordinator Lapangan (Korlap), Sukriadi mengatakan dalam penutupan aksi demo, mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami akan turun kembali memperjuangkan keadilan. Jumlah massa sekarang adalah bentuk teguran awal bagi Pj Bupati Polman. Dan kami pastikan aksi berikutnya akan membawa massa yang lebih banyak dari yang hadir pada hari ini,” tutup Sukriadi. (Firdauz)
