News  

JMSI Sulbar Minta Bupati Majene Copot Kadis yang Mbalelo

BONE.99NEWS,ID. – MAJENE.

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulbar Idham meminta dan menyarankan kepada Bupati Majene agar segera mencopot pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sering menentang kebijakan bupati Majene, Sabtu (26/11/2022).

Menurutnya, jika bupati terus membiarkan para kepala dinas maupun kepala bidang untuk mengambil sikap sendiri dan tak berkoordinasi langsung dengan Bupati Majene, pemerintahan tidak akan berjalan efektif.

Baca Juga  Berduka Cita, Danyon Brimob Bone Usung Keranda Jenazah Ayah Anggotanya

Idham mencontohkan dalam hal penganggaran di APBD Pokok maupun APBD Perubahan. “Jika kebijakan bupati dan arahannya selalu ditentang oleh bawahannya, misalnya Bupati minta untuk memasukkan dan meloloskan kegiatan yang menopang Visi misi Majene, tapi bawahannya mencari alasan pembenaran, sehingga keinginan bupati tersebut batal, itukan bisa rugikan Bupati,” ujarnya seraya menyebut bisa berdampak terhadap kekacauan pengelolaan anggaran.

Baca Juga  Pencopotan Kajari Madiun oleh Kejati patut diapresiasi ,sikap tegas dan bukti keberhasilan Pimpinan Kejaksaan

Bukan cuma itu, Idham menilai, beberapa OPD dalam memutuskan sesuatu, misalnya peruntukan aset dan sebagainya, Pimpinan OPD terkadang putuskan sendiri tanpa berkoordinasi dengan Bupati.

“Seperti di Dinas Pendidikan, saya menduga ada beberapa aset di Dinas Pendidikan, seperti di stadion dan Gedung Olah Raga, kadisnya memutuskan sendiri, ini ruangan untuk cabor apa, ini ruangan untuk apa, tanpa koordinasi dengan Bupati,” tegasnya.

Baca Juga  Peran Kunci Polwan dalam Pengamanan Pemilu 2024 Ditegaskan oleh As SDM Asisten Kapolri

Bukan cuma itu, di sejumlah pemberitaan media, lanjut Idham, sejumlah kebijakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, seperti sumbangan Pembangunan Mushallah Diknas dan lain-lain, dipersoalkan sejumlah pihak.

Olehnya itu, Idham minta kepada Bupati Majene untuk membersihkan OPD yang sering ambil keputusan sendiri tanpa minta pertimbangan kepada Bupati yang ujung-ujungnya bisa merugikan Bupati sendiri. (*)

Editor: Muhammad kasim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *