Makassar – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Zudan Arif Fakrulloh terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Tercatat, ada delapan rumah sakit yang berada dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Sulsel. Ke delapan rumah sakit tersebut meliputi RSUD Labuang Baji, RSUD Haji Makassar, RSUD Sayang Rakyat, RSKD Dadi, RSKD Gigi Mulut, RSKD Ibu dan Anak Fatima, RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, serta RSUD La Mappapenning di Kabupaten Bone.
Peningkatan kualitas layanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang nyaman, aman, dan efisien.
Fokus pada peningkatan akses dan mutu pelayanan ke delapan rumah sakit milik Pemprov, telah dilakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan layanan kesehatan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Pada layanan rawat inap, rumah sakit menghadirkan fasilitas kamar yang nyaman dan mencakup berbagai kelas sesuai kebutuhan pasien. Juga disiapkan tenaga medis berpengalaman yang siap memberikan pelayanan selama 24 jam untuk mendukung perawatan pasien.
Di sisi lain, layanan rawat jalan mengutamakan efisiensi dengan sistem pendaftaran online, sehingga pasien dapat menjadwalkan konsultasi dengan lebih cepat dan mengurangi waktu tunggu.
Rumah sakit di bawah Pemprov juga menyediakan layanan multidisiplin dengan kehadiran berbagai poli spesialis, seperti kardiologi, penyakit dalam, dan pediatri.
Untuk mempercepat proses diagnosis, pemeriksaan laboratorium dan radiologi dapat dilakukan pada hari yang sama, memungkinkan pasien menerima hasil dengan lebih cepat.
Transformasi digital turut menjadi prioritas, dengan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) untuk menyimpan data pasien secara aman dan efisien.
Selain itu, layanan telekonsultasi juga telah disediakan untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan konsultasi kesehatan tanpa harus datang langsung ke rumah sakit.
Peningkatan kualitas layanan tersebut berdampak pada tingginya kunjungan masyarakat ke rumah sakit milik pemerintah tersebut.
Berdasarkan data yang ada, selama periode Januari hingga 27 Desember 2024, layanan rawat inap di delapan rumah sakit ini tercatat telah melayani 45.513 pasien.
Rincian jumlah pasien masing-masing rumah sakit meliputi RSUD Labuang Baji sebanyak 10.238 pasien, RSUD Haji 11.355 pasien, RSKD Ibu dan Anak Fatima 5.538 pasien, RSKD Ibu dan Anak Pertiwi 3.516 pasien, RSKD Gigi Mulut 253 pasien, RSUD Sayang Rakyat 4.126 pasien, RSKD Dadi 6.878 pasien, dan RSUD La Mappapenning 3.609 pasien.
Sementara itu, untuk layanan rawat jalan, tercatat sebanyak 236.111 kunjungan. Dengan rincian RSUD Labuang Baji 62.899 kunjungan, RSUD Haji 27.338 kunjungan, RSKD Ibu dan Anak Fatima 3.211 kunjungan, RSKD Ibu dan Anak Pertiwi 6.512 kunjungan, RSKD Gigi Mulut 54.208 kunjungan, RSUD Sayang Rakyat 30.864 kunjungan, RSKD Dadi 35.795 kunjungan, dan RSUD La Mappapenning 15.284 kunjungan.
Atas data tersebut, Pengamat Layanan Publik dan birokrasi pemerintahan, Dr Arief Wicaksono menyampaikan apresiasinya terhadap jumlah juga kualitas layanan rumah sakit Pemprov tersebut.
“Ini menjadi sebuah indikator bahwa rumah sakit pemerintah provinsi sudah baik layanannya. Dan ini jadi momentum untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Arif Wicaksono.
“Jika based on kita, rumah sakit pemerintah bekerja sama dengan BPJS, saat ini kan rumah sakit swasta juga sudah pakai BPJS. Sama sama BPJS, itu menandakan layanan RS pemerintah sudah semakin diminati,” ujar Arief Wicaksono.
Beberapa waktu lalu, Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan komitmen dan apresiasinya terhadap upaya peningkatan layanan kesehatan masyarakat Sulsel.
Ia menegaskan, Pemprov Sulsel berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan fasilitas kesehatan sebagai bagian dari program pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan memiliki akses ke layanan kesehatan terbaik tanpa terkendala jarak atau fasilitas,” ujar Prof Zudan, Jumat, 27 Desember 2024.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan berkualitas. (*)
