PAREPARE — Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat. Sebanyak lima wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan KPPN Tipe A1 Parepare berkumpul untuk mengikuti sosialisasi sekaligus pelatihan aplikasi digital bernama AKSIS.
Kegiatan berupa Diskusi Kelompok Terarah (Focused Group Discussion/FGD) ini dilaksanakan di Aula KPPN Tipe A1 Parepare. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat pemahaman serta mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan keuangan SPPG.
Kepala KPPN Parepare Tipe A, Royikan, menjelaskan bahwa kehadiran aplikasi ini merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Tujuannya, mempermudah rekan-rekan SPPG di kawasan Ajatappareng dalam melaporkan penggunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan beragam program strategis pemerintah yang berjalan secara terpadu, meliputi: Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Sekolah Rakyat, Program Kopdes Merah Putih, Program Kampung Nelayan, hilirisasi industri dan swasembada pangan, serta penyediaan energi dan air.
“AKSIS menghadirkan pengelolaan yang tertata, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi penerima. Melalui sistem digital yang terstruktur, terpercaya, dan berkelanjutan, diharapkan pengelolaan keuangan SPPG semakin efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Royikan.
Pada kesempatan yang sama, Dwi, salah satu akuntan SPPG yang turut berpartisipasi dalam peluncuran program AKSIS yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, menyambut baik kehadiran aplikasi ini.
“Saya sangat terbantu dengan adanya aplikasi AKSIS ini. Sebagai akuntan di SPPG, saya menyadari bahwa laporan keuangan memerlukan pedoman yang seragam dan jelas antar-satuan kerja. Dengan adanya keseragaman ini, setiap SPPG dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara dengan lebih baik,” jelas Dwi.
Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara, khususnya untuk Program MBG, dikelola dengan tepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan masyarakat luas.