WATAMPONE, Berlakunya Sistem Inti Administrasi Perpajakan/Coretax di Direktorat Jenderal Pajak Sejak 1 Januari 2025 berakibat berubahnya tata cara penyetoran dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak. KPP Pratama Watampone tengah gencar mengadakan pelatihan pengoperasian coretax kepada Wajib Pajak di Wilayah Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo. Sebanyak 43 (empat puluh tiga) Wajib Pajak Instansi Pemerintah, yaitu Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kabupaten Bone mendapatkan pelatihan tentang Coretax pada Senin, 3 Februari 2025. Bertempat di Aula KPP Pratama Watampone, pelatihan ini dibagi dalam dua sesi, pagi dan siang.
M. Adhiatera, Kepala KPP Pratama Watampone, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Coretax yang telah berlaku sejak 1 Januari 2025 membawa dampak sangat penting terutama bagi para Bendaharawan Instansi Pemerintah, karena jika belum bisa mengoperasikan coretax maka otomatis pembayaran gaji untuk para pegawai juga akan terdampak.
Oleh karena itu diharapkan para bendahara Instansi Pemerintah Daerah ini dapat lebih dulu mampu mengoperasikan coretax dibanding pegawai yang lain. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bone yang telah menjembatani komunikasi KPP Pratama dengan OPD di Kabupaten Bone terkait pelatihan coretax ini, pungkas Adhiatera.
Sementara itu materi coretax disampaikan oleh Petrus Manna dan Anggi Setyorini Gunadi, Penyuluh Pajak KPP Pratama Watampone. Ada perubahan mendasar mengenai proses bisnis dan aplikasi yang digunakan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, yang kedepannya akan lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin maju.
