Kabar  

Pengamat Informatika Apresiasi Prof Zudan Tingkatkan Pengguna TTE di Sulsel

Sulsel.99news.id,Makassar –Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dibawah kepemimpinan Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh, berkomitmen besar dalam mewujudkan sistem pemerintahan digital yang tentu lebih efektif dan lebih efisien.

Terbukti dari data kuantitatif, jumlah pengguna Tanda Tangan Elektronik (TTE) ASN dalam lingkup Pemprov Sulsel yang sebelumnya hanya 332 akun user (2023), naik drastis menjadi 1.065 user tahun 2024, tepatnya bulan Juni -Agustus 2024.

Baca Juga  Mahasiswa KKN Tematik Unhas 114 di Kelurahan Bontotangnga Jeneponto Ajak Masyarakat Budidaya TOGA di Pekarangan Rumah

Hal itu terjadi karena sejalan dengan komitmen Prof Zudan mengakselerasi sistem birokrasi digital. Persuratan rutin, nota dinas, surat tugas dan jenis surat lainnya sudah menggunakan surat elektronik lengkap dengan TTE pejabat yang bersangkutan.

Perkembangan ini ditanggapi positif oleh Pengamat Informatika dan Perkembangan Teknologi Unhas, Prof Dr Judhariksawan. Dia mengatakan, keinginan dan komitmen Prof Zudan Arif Fakrulloh untuk mengakselerasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat baik. 

Baca Juga  Jasa Raharja dan Korlantas POLRI Lakukan Survei Jalur TolCipularang, Periksa Titik Rawan dan Berikan RekomendasiPerbaikan JalanCipularang

“Perkembangan (akun) TTE  saya kira itu perkembangan yang cukup baik, terutama dalam rangka mendukung kinerja pemerintahan yang  lebih efektif dan efisien,” ujar Prof Judhariksawan, Rabu, 28 Agustus 2024, di Makassar.

Menurutnya, langkah Prof Zudan Arif Fakrulloh sudah sangat tepat dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Sulsel.  

“Sudah tepat beliau dalam mengakselerasi digitalisasi di Pemprov Sulsel,” tambahnya.

Baca Juga  BRI Branch Office Watampone Gelar Turnamen Futsal, BRILink FC Rebut Juara di HUT BRI Ke-129

Lebih lanjut, Guru Besar Unhas yang juga founder dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Dosen Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (ADHTIK) ini mengatakan, satu hal bahwa pemerintahan berbasis digital (e-government) harus disertai peningkatan kapasitas aparaturnya dalam penguasaan teknologi. 

“Selain itu, hal terpenting adalah soal keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus terus ditingkatkan,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *